from Mayangan to the Wider World

My Wedding

2008-10-09T18:56:00.001-07:00

My Wedding on Friday, June 20th, 2008

My EAP at IALF Jakarta

2008-06-01T22:53:00.001-07:00

Me, Mates and our teacher Gai during EAP at IALF Jakarta
24 March - 19 September 2008

Yang Progresif dari Ndeso

2008-02-26T03:32:00.000-08:00

Oleh M Falikul Isbah

Kiprah kelompok kecil terkadang bermakna besar bagi masyarakat. Komunitas Percik di Salatiga salah satunya.

Di zaman Orde Baru, tak banyak kelompok masyarakat yang menaruh minat dan perhatian terhadap dinamika sosial secara utuh. Lembaga Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK) salah satunya. 11 tahun lalu, sekelompok pengajar di sebuah universitas dan intelektual-aktivis muda di kota Salatiga berkumpul hanya bermodal semangat dan idealisme. Tekad mereka, membangun komunitas progresif demi memajukan kehidupan sosial, politik dan pluralisme keberagamaan masyarakat.

Kala itu, para aktivis ndeso ini menyusun beberapa visi. Antara lain mendukung penciptaan masyarakat sipil, melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi dan pengembangan nilai-nilai demokrasi; Mendorong masyarakat pada penyadaran akan dasar-dasar kehidupan masyarakat plural dan toleransi dalam seluruh kehidupan sosial; Serta memberikan perhatian pada dasar-dasar masyarakat sipil, HAM khususnya bagi orang-orang yang telah dilemahkan dan dipinggirkan dari pelayanan pemerintah dan sistem hukum. Sungguh keputusan nekad untuk ukuran era 1990-an, saat Soeharto di puncak kejayaan.

Untuk mengaktualisasikan visi ini, mereka menyusun kerangka aksi di lapangan. Pertama, menyelenggaraan kegiatan-kegiatan studi dan penelitian yang memenuhi standard keilmuan yang tinggi, independen, serta memenuhi nilai-nilai kegunaan bagi kehidupan masyarakat luas. Kedua, melakukan kegiatan refleksi sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai gejala yang diteliti, serta menghubungkannya dengan berbagai nilai luhur yang diyakini dan menjadi komitmen Percik. Ketiga, melakukan program aksi yang ditujukan kepada terciptanya masyarakat demokratis dan berkeadilan.

Seiring besarnya tuntutan otonomi daerah paska Orde Baru, Percik merasa perlu terlibat dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal. Untuk itu mereka membentuk Pusat Penelitian Politik Lokal (P2PL), yang semula bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik Lokal (P3PL), berdiri pada pertengahan tahun 1999. Pendirian pusat penelitian ini merupakan wujud keinginan Percik untuk mengkaji dinamika dan perkembangan politik lokal sesudah Orde Baru, memberikan dukungan kepada kebijakan yang mempertimbangkan situasi dan kondisi politik lokal, mengembangkan fungsi pusat informasi tentang politk lokal, dan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial politik oleh masyarakat yang bersangkutan dengan memperhitungkan temuan penelitian di lapangan.

Kecuali itu, kelompok yang terbentuk pada Pebruari 1995 ini juga menilai keberagamaan sebagai variabel penting dalam laku kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, sebelum masuk pada wacana politik, sebenarnya mereka telah terlebih dahulu berperan dalam advokasi politik dan wacana atas diskriminasi pada berbagai kelompok minoritas. Semua aksi ini terkelola secara strategis dalam naungan Pusat Studi Transformasi Praktek-Praktek Keagamaan Lokal.

Selain itu, dalam rangka pemberdayaan Civil Society dibentuklah berbagai kelompok dialog antar-iman. Tujuannya adalah dalam rangka (a) upaya pengembangan nilai-nilai pluralisme dan toleransi, serta (b) mendorong semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik. Diantara berbagai kegiatannya, termasuk didalamnya adalah Pembentukan forum-forum komunikasi lintas agama dan lintas golongan kemasyarakatan serta pengembangan forum warga (CBO) di tingkat lokal.

Untuk itu, mereka banyak berperan memfasilitasi terbentuknya tiga forum dialog antar-iman. Pertama, Forum Sarasehan Lintas Iman: SOBAT. Forum ini dimulai sejak pertengahan 1999. Bersama dengan Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Salatiga, dan Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Percik memprakarsai pertemuan tiga hari, antara 15 pendeta GKJ dengan 15 kiai dari beberapa pesantren di Jawa Tengah. Keberhasilan pertemuan tersebut dalam mencipkatan suasana akrab, dan terbuka, melahirkan ide untuk mengembangkan program dialog lintas iman di tingkat lokal. Selama periode 1999-2004 kegiatan dialog lintas iman ini telah melahirkan 32 simpul lokal di Jawa Tengah yang pesertanya tidak terbatas kepada para tokoh agama saja. Para peserta itu berasal dari berbagai latar belakang agama yang ada (tidak lagi hanya Islam dan Kristen).

Pogram Sobat pada dasarnya berusaha untuk (1) memperbaiki relasi lintas iman melalui hubungan pertemanan yang langsung dan akrab, (2) menciptakan kesediaan untuk belajar bersama tentang konteks lokal kehidupan mereka (3) menciptakan kesediaan untuk belajar bersama mengembangkan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian, krisis dan kekerasan (4) menekankan pentingnya refleksi yaitu merenungkan dan mengevaluasikan kembali proses yang sudah dilalui dan menempatkannya dalam konteks perkembangan yang lebih luas dan menyeluruh (5) kebersamaan dalam kengembangkan etika relasi yang menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan umum, kesama derajatan, kebebasan serta kearifan lokal, (6) menghargai sejarah atau konteks lokal sebagai sumber kehidupan pokok bersama, serta (7) menekankan segi-segi praktek pada tingkat akar rumput. Untuk mencapai tujuan itu program Sobat sangat menekankan kepada proses, khususnya dalam merumuskan/ mendefinisikan persoalan bersama, dan mencari penyelesaian bersama, berdasar sumber-sumber lokal.

Kedua, Forum Kata Hawa : Forum Perempuan Lintas Iman. Sebagai upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan publik lintas iman, sejak awal tahun 2004 telah terbentuk Forum Kata Hawa di Banyu Biru dan Wonogiri. Forum perempuan lintas iman ini beranggotakan perempuan dengan berbagai latar belakang agama. Dalam awal kegiatannya Forum ini memfokuskan diri pada upaya pengembangan wacana gender dan meminimalisir terjadinya kekerasan domestik terhadap perempuan. Forum ini menyelenggrakan pertemuan rutin bulanan dengan tempat yang berpindah-pindah.

Ketiga, Program Belajar Bersama: Sobhet. Dalam rangka kerjasama dengan gereja-gereja di Negeri Belanda, pada Februari 2003 Percik ikut memfasilitasi dan mendukung dimulainya program lintas iman di Negeri Belanda. Program Belajar Bersama Lintas Iman yang diberi nama SOHBAT (dari bahasa Turki yang dalam bahasa Indonesia berarti sahabat atau SOBAT) berusaha mempertemukan para pendeta dan imam masjid Turki dari lima provinsi di Negeri Belanda.

Pada pertengahan tahun 2004 serombongan peserta Sohbet berkunjung selama tiga minggu ke Jawa Tengah untuk melakukan studi banding lima simpul Sobat yaitu Salatiga, Pekalongan, Purwodadi, Wonogiri dan Klaten. Kunjungan balik yang sama akan dilakukan oleh rombongan Sobat yang akan mengunjungi Negeri Belanda pada bulan Maret 2006.

[MaJEMUK---]

Hak Minoritas; Membaca Politik Pluralisme

2008-02-26T03:23:00.000-08:00

Oleh: M. Falikul Isbah

Minoritas, sebuah istilah yang menyimpan sejuta problem dalam pemaknaannya. Namun, melalui dua buku ini, Yayasan Interseksi tak mau berkutat dalam problem pemaknaan melulu. Kelompok penelitian yang hanya terdiri dari beberapa peneliti muda ini menggunakan terma minoritas untuk bertolak menuju advokasi wacana bagi kelompok apapun yang sedang diposisikan lemah oleh struktur sosial, politik, agama ataupun budaya dominan. Maka tak heran bila subyek-subyek dalam dua tahap penelitian mereka mencakup komunitas adat, etnis hingga agama.

4 September 2007 lalu, Yayasan Interseksi menggelar diskusi seputar isu minoritas di Indonesia. Diskusi ini dalam rangka peluncuran buku Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia (cetakan kedua 2007) dan Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa (2007) ini diisi dengan tanggapan oleh Daniel Dhakidae, Thung Ju Lan dari LIPI dan Indriaswati D. Saptaningrum dari ELSAM.

Proses lahirnya kedua buku ini telah cukup lama. Sejak 2004, Yayasan Interseksi telah memulai serangkaian penelitian untuk mengangkat isu-isu seputar multikulturalisme, terutama terkait problem hak minoritas di Indonesia. Pada 2005, dalam buku pertama, kelompok ini mengungkap problem eksistensial yang dialami oleh beberapa komunitas lokal dalam menghadapi kuasa agama resmi yang berkelindan dengan tangan-tangan kekuasaan negara. Dan dalam buku kedua ini, pembahasan lebih diarahkan pada analisa proses minoritisasi dan reformulasi identitas komunitas lokal, di samping analisa tentang kebijakan hukum atas komunitas minoritas di Indonesia.

Namun benang merah dari kedua buku ini adalah penjelajahan pada proses minoritisasi atau marjinalisasi kelompok-kelompok yang diteliti, khususnya di bidang agama, sosial dan budaya. Secara sederhana, konsep minoritisasi yang dipakai di sini berarti proses-proses atau ‘proyek’ yang membuat kelompok minoritas menjadi semakin terpinggirkan atau semakin terkucilkan sebagai suatu kelompok yang disebut minoritas.

Secara mendasar, Daniel Dhakidae menggarisbawahi pengertian beberapa istilah kunci dalam diskusi ini supaya terbangun pemahaman yang utuh. Bagi Daniel, kata plural berarti kemajemukan etnis, ras, budaya, agama dan penanda-penanda identitas lain. Sedangkan kata pluralisme mengandung makna politik wacana dan kuasa terhadap realitas yang plural oleh berbagai kekuatan. Begitu pula dengan istilah multikultur dan multikulturalisme. Dengan demikian, penyebarluasan wacana multikulturalisme merupakan perjuangan melindungi, melestarikan, serta mengapresiasi masyarakat yang multikultur.

Sementara Thung Ju Lan menyatakan bahwa kedua buku ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tertarik untuk mendalami persoalan positioning dan repositioning yang dilakukan oleh kelompok agama minoritas di Indonesia terhadap negara dan kelompok agama lain, khususnya kelompok agama yang dianggap mayoritas. Menurutnya, paparan yang diberikan tentang komunitas Tolotang di Sulawesi Selatan, Parmalim di Medan-Sumatera Utara, Tengger di Jawa Timur dan Ahmadiyah di Ciparay-Jawa Barat, sangat jelas memperlihatkan perjuangan yang dilakukan mereka dalam mempertahankan identitas keagamaan mereka yang sedang terancam oleh berbagai kekuatan di luar mereka. Membaca dua buku ini juga dapat membantu memahami dinamika hubungan minoritas-mayoritas, hak minoritas yang terpinggirkan oleh keberpihakan negara pada kelompok mayoritas, serta kaitannya dengan konsep multikulturalisme dan demokrasi sebagai alternatif solusi yang ditawarkan bagi pengkoreksian ketimpangan hubungan minoritas-mayoritas.

Tak ada gading yang tak retak. Beberapa bagian dari proses penelitian dan penulisan buku ini juga mengandung beberapa kelemahan. Thung Ju Lan mencatat bahwa kasus positioning komunitas Tolotang terhadap kekuatan-kekuatan di luarnya telah dipaparkan dengan sangat jelas dan menarik, namun interpretasi atau analisa penulis kurang tajam, dan secara konseptual juga kurang mendasar sehingga pembaca kurang dibawa memahami akar permasalahannya. Misalnya, penulis tidak memperjelas apa yang disebut paksaan dan apa yang disebut kompromi dalam kasus orang Tolotang menerima Islam di awal perpindahannya ke wilayah Sidenreng, sehingga mudah timbul kesan bahwa sejak awal orang Tolotang selalu ‘dipaksa’ oleh pihak luar. Padahal, mereka pun melakukan pilihan dengan sadar ketika melakukan perjanjian dengan Raja Sidenreng, dan ketika menolak menjalankan kembali praktik-praktik Islam setelah mereka dilarang pada masa pendudukan Jepang.

Selain itu, kasus Ahmadiah juga cenderung dibicarakan tanpa konsep yang jelas, sehingga yang tampak hanya fenomena-fenomena saja. Interpretasi yang dilakukan juga cenderung bersifat umum sehingga sepertinya studi ini baru pada tingkat awal, sama sekali belum mendalam, sehingga banyak pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya eksklusifisme Ahmadiah, apakah karena doktrin atau karena strategi untuk survival di rimba mayoritas? Karena pola yang sama juga bisa dilihat pada kelompok-kelompok agama yang dianggap minoritas.

Hubungan Ahmadiah dengan pemerintah yang dikatakan sebagai hubungan patron-client juga masih harus dibuktikan lagi, karena bisa saja hubungan itu hanya sekedar hubungan ‘penyewa atau pembayar pajak’ terhadap ‘pemilik wilayah,’ karena itu pula tidak mengherankan kalau ia (Ahmadiah) mudah ditinggalkan. Menurut peneliti LIPI ini, hubungan patron-client lebih merupakan hubungan saling ketergantunagn sehingga lebih stabil dan tahan lama. Lebih dari itu, apa yang disebut sebagai Islamisme juga tidak dijelaskan dengan baik, sehingga tidak jelas bagaimana kaitannya secara konseptual dalam permasalahan Ahmadiyah versus pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.

Lepas dari segala kritik di atas, buku ini tetaplah penting untuk dibaca dan dipelajari lebih lanjut bersama buku-buku sejenis, agar kita bisa benar-benar memahami dilema negara-bangsa dalam kaitannya dengan pluralitas dan pluralisme di Indonesia. Mengingat topik ini merupakan topik yang sangat penting dibahas secara serius dan berkesinambungan demi terbangunnya masyarakat plural yang toleran dan saling menghargai eksistensi masing-masing.

[MaJEMUK]

Pluralitas sebagai Modal Sosial

2008-02-26T01:02:00.000-08:00

Front Perjuang Pemuda

Indonesia

atau FPPI lahir dari komunitas-komunitas aktivis yang plural. Bagi mereka, perbedaan merupakan modal sosial yang berharga untuk pengorganisiran masyarakat.

Yusran, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga asal Makassar, Sulawesi Selatan. Pria berkacamata yang hafal 30 juz Al-qur’an ini menghabiskan masa remaja dan sekolah menengahnya di pondok pesantren Tarbiyah Takalar. Setamat dari pesanten, dia memutuskan untuk berkuliah di Yogyakarta. Di kota ini, rupanya Yusran menjadi mahasiswa yang tak puas hanya dengan 3D (datang, duduk dan dengar). Sebagai santri yang punya minat besar pada kajian Al Qur’an, Yusran bergabung dengan Jam’iyyah al-Qurra’ wa al-Huffadz Al-Mizan, sebuah unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang concern pada kajian, hafalan, dan berbagai kegiatan seni Al Qur’an.

Kuliah, mengaji dan dan berdiskusi. Begitulah Yusran menjalani hari-harinya. Entah karena apa, Yusran lalu tertarik untuk membicarakan banyak hal, di luar topik-topik yang selama ini dia diskusikan. Mungkin karena factor bahan bacaan yang kian beragam, atau cara pandang atas realitas kehidupan yang mulai berkembang. Pria yang kini berambut gondrong ini mulai bergaul dengan teman yang beragam. Ia mulai terlibat dalam obrolan-obrolan tentang keberagamaan, kondisi social masyarakat hingga perpolitikan. Akhirnya Yusran merasa cocok untuk berproses dengan teman-temanya yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi atau lebih dikenal KMPD.

Sejak 1990-an awal, hampir semua aktivis di kota Gudeg mengenal komunitas mahasiswa ini. Di zaman Orde baru dulu, kelompok ini dikenal sebagai komunitas aktivis mahasiswa yang radikal. Advokasi masyarakat Kedung Ombo, demonstrasi penurunan Bupati Bantul Sri Roso yang masih keluarga Soeharto merupakan sebagain dari peristiwa sejarah yang membuat kelompok ini dikenal.

Sejak zaman dulu aktivis KMPD berusaha membangun komunikasi dengan komunitas-komunitas serupa di kampus lain, bahkan di luar kota. Kendati aktivis di kelompok ini sebagian berlatar belakang santri atau pendidikan pesantren, mereka tak pernah melihat perbedaan agama atau etnis dalam menjalin jaringan kerja dengan komunitas lain. Maka tak heran bila setelah reformasi 1998, mereka bersama seluruh jaringan organisasi gerakan mahasiswa yang telah terbangun sejak era 1990-an mampu membentuk Front Perjuangan Pemuda Indonesia atau FPPI.

Di kota Yogyakarta, komposisi basis kampus organisasi ini cukup plural. Lihat saja dari asal kampus mereka. UIN Sunan Kalijaga, Universitas Sanata Dharma, Atmajaya, Janabadra, UPN Veteran hingga UGM. Maka tak heran bila toleransi beragama bukan lagi isu yang relevan bagi mereka karena mereka tak merasa ada sekat antar teman yang berbeda agama.

Seluruh aktivis dari UIN Sunan Kalijaga pasti beragama Islam, dan hampir semua yang dari Universitas Sanata Dharma beragama Katholik. Mereka hidup dalam satu rumah kontrakan yang biasa mereka sebut base camp. “Saat adzan berkumandang diskusi harus dihentikan untuk memberi kesempatan sholat bagi yang Muslim. Begitu pula saat Sabtu sore atau Minggu pagi, banyak teman Muslim yang meminjamkan motor atau mengantar teman-teman Katholik dan Kristen ke gereja” Yusran bercerita.

Dari kampus Universitas ada Pangihutan Blasius Sihaloho atau biasa dipanggil Iyut. Mahasiswa asal Jambi ini lahir dan tumbuh dalam keluarga dan lingkungan Katholik. Iyut mengaku awalnya mengikuti LDK (latihan dasar kepemimpinan) yang diselenggarakan oleh BEM UJB. Lantas enam bulan kemudian baru mengkuti pelatihan kader SMPR (Sarekat Mahasiswa Peduli Rakyat), basis FPPI di kampusnya. Ketika ditanya kenapa tidak masuk organisasi mahasiswa yang berbasis keagamaan, ia mengaku karena latar belakang pemahaman agamanya yang cukup minim. Selain itu memang karena dinamika di Universitas Jana Badra, tempat ia kuliah, tidak didominasi oleh organisasi pergerakan yang berbasis keagamaan. Dan pada akhirnya dengan pilihan rasional, ia memilih FPPI sebagai organisasi pergerakannya. “Di dalamnya persekawanan cukup baik, ada solidaritas, dan cara pandang melihat situasi cukup akomodatif,” kesannya pertama kali terhadap FPPI.

Berbeda dengan Veronica Indrianingrum atau biasa dipangil Varo. Kesan pertama yang ia rasakan, FPPI adalah organisasi yang serius dan akomodatif. “Dari banyak organisasi yang sudah saya lihat dan ikuti, FPPI membuat saya ingin berbuat sesuatu. Intinya dari orientasi sertifikat menjadi “hidup rakyat…!” ungkapnya dengan penuh semangat. Soal perbedaan di dalamnya, Varo dengan tegas mengatakan sudah terbiasa dengan keberagaman. “Keluarga saya adalah keluarga katolik, tapi salah satu kakek saya muslim dan sebagian saudara juga ada yang Kristen. Jadi sudah terbiasa dengan keragaman,” imbuhnya.

Baik Yusran, Iyut maupun Varo tak memerlihatkan sekat bergaul sama sekali. “Kami sudah terbiasa tinggal dalam satu rumah kontrakan bersama teman-teman yang berbeda agama,” kata mereka. Mereka bersepakat bahwa perbedaan dan keragaman, baik agama atau ras, merupakan suatu keharusan di muka bumi ini. Namun bukan penghalang untuk membangun cita-cita bersama.

Aditya Rahman, ketua FPPI pimpinan Kota Yogyakarta, sangat bangga dengan pluralitas kader yang ada. Menurutnya, sejauh ini tidak pernah ada pertentangan sekalipun. Bisa saling memahami, berkomunikasi dengan baik dan menghormati perbedaan yang ada. Ia juga mencontohkan ketika lebaran atau natal, banyak pengurus organisasi yang minta libur dan organisasi mengizinkan. “Kalau rapat yang mau sholat diizinkan sholat dan yang mau ke gereja diizinkan ke gereja,” jelasnya.

Bagi kader FPPI, perbedaan kepercayaan bukan persoalan yang harus diperdebatkan bahkan dipermasalahkan sebab pada intinya kepercayaan bersifat personal, hubungan hamba dengan Tuhannya. Beda agama bukan berarti beda prinsip dalam bermasyarakat dan cita-cita pembebasan nasional menuju demokrasi kerakyatan.

Ketika ditanya tentang komentar orang lain atas aktifitas mereka, beragam jawaban bermunculan. Varo mengatakan bahwa keluarga dan teman-temanya mendukung tetapi dalam taraf memberikan semangat secara moral saja. Sedangkan beberapa dosen ada sebagian yang kritis dan concern juga dengan masalah-masalah kerakyatan tetapi di kampus seperti Sanata Darma mereka lebih memilih moderat karena sudah masuk dalam lingkungan sistem. “Yang lain lebih menyuruh saya study orented daripada social orented, padahal udah jelas motto Sanata Darma itu adalah memadukan keunggulan akademis dan nilai-nilai humanistik,” ceritanya panjang lebar.

Tak beda jauh dengan cerita Pangihutan Blasius Sihaloho, cowok kelahiran Jambi ini sepenuhnya mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya, mulai dari keluarga, dosen, teman dan saudara. “Teman-teman men-support, baik dari LKM atau Permahi (Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia). Orang tua juga mendukung dengan catatan menyelesaikan dan mendahulukan studi,” tutur Iyut dengan tersenyum.

Beda halnya dengan Yusron, kader FPPI yang sempat kuliah satu semester di UMI Makassar ini. Ia dengan susah payah meyakinkan keluarga dan orang-orang terdekatnya agar mau memahami sikap dan pilihannya. “Bapak saya NU, ibu saya Muhammadiyah dan saya sendiri bertekad memilih untuk keluar dari mainstream politik aliran tersebut,” ceritanya.

Pluralitas sebagai Modal Sosial

FPPI sendiri dideklarasikan di Jakarta tahun 2000 silam. Organisasi ini lebih memilih menggunakan terma pemuda supaya lebih memperluas keanggotaan. Namun sebagian besar kader atau anggotanya memang mahasiswa perguruan tinggi. Menurut Aditya Rahman, organisasi ini telah memiliki cabang atau pimpinan kota hampir di seluruh propinsi, termasuk Yogyakarta. Dari database FPPI Yogyakarta, jumlah kader FPPI Jogja kurang lebih 200 orang yang terdiri dari 60% beragama Islam, 35% beragama katolik, dan 5% dari selain Islam dan Katholik. Terdiri dari beberapa etnis serperti Jawa, Sunda, Madura, Lombok, Kalimantan, Batak, Irian, Sulawesi, Sumatra dan lain sebagainya. “Kalau di kongres kemarin yang hadir cuma 105, tetapi yang tidak hadir lebih banyak. Terdiri dari bermacam kampus seperti UIN, UMY, USD, UAJY, UJB, UPN, UTY, UGM, UNY, dan kampus-kampus lain,” terang Adit. Di samping basis kampus, FPPI Yogyakarta juga mempunyai kader yang berlatar belakang buruh, petani dan pedagang kaki lima berkat proses advokasi dan pengorganisiran yang telah lama dilakukan.

Untuk mengelola keberagaman ini, tambah Adit, harus disiasati dengan persekawanan atau pendekatan kultural, bukan pendekatan formal yang dikedepankan. “Sebenarnya bukan mengelola tetapi mengikuti alur saja karena itu sensitif dan personal,” jelas mahasiswa Universitas Sanata Dharma ini.

Menurut Adit, potensi organisasi ini terletak pada diri seorang kader untuk mengelola potensi diri sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Dari potensi yang dimiliki setiap kader, kelak akan terbangun sinergi social yang sangat kaya karena mereka berasal dari lingkungan keagamaan dan social yang beragam. Bagi kami, terang Adit, pluralitas merupakan potensi berharga yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengorganisasian social masyarakat yang memang plural. Dengan kohesi social yang kuat, baru dimungkinkan untuk membangun cita-cita dan kerja bersama.

Lebih lanjut, Adit mengatakan, bahwa selain mendidik dan mengembangkan potensi kepemimpinan kader, FPPI secara organisasi juga menjadi fasilitator untuk melakukan kerja-kerjka riil di masyarakat, seperti advokasi kebijakan, pendampingan, dan pendidikan kader.

Selain kegiatan di atas, FPPI juga kerap membangun komunikasi pemuda lintas etnis, agama, dan ormas-ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. “Setiap tahun kita selalu melakukan buka puasa bersama, kita juga pernah menyelenggarakan kursus politik bagi teman-teman paroki Katholik,” kata Adit.

Organisasi kepemudaan ini lahir dengan menyebut “Nasional Demokrasi Kerakyatan” sebagai ideologinya. Dengan ideologi tersebut, mereka mampu mengelola pluralitas yang ada demi cita-cita nasional yang lebih akomodatif terhadap keragaman. Tak ayal bila kader FPPI tampak merasa nyaman dengan perbedaan yang ada. Bagi mereka, berbeda kepercayaan bukan berarti berbeda cita-cita.

Ditulis oleh: M. Falikul Isbah

Reportase oleh: Ficky Ubaidillah dan Abdul Aziz

[Majemuk--]

Konflik Poso dan Nasib Si Miskin

2008-02-26T00:48:00.001-08:00

Oleh: M. Falikul Isbah

Konflik Poso mulai mereda. Hasilnya, masyarakat kian sadar kalau mereka hanya mendapatkan kesengsaraan yang kian meraung. Sementara para elit mulai menumpuk kekayaan yang kian menggunung.

Poso, sebuah kota pesisir di ujung timur propinsi Sulawesi Tengah. Tepat lurus menghadap pulau Maluku di arah timur. Sejak tahun 1998 silam nama kota ini tiba-tiba menyeruak dalam pemberitaan media nasional dan internasional. Sebuah perkelahian kecil antara dua pemuda yang berbeda agama tiba-tiba beralih jadi konflik komunal antara masyarakat Islam dan Kristen.

Menurut cerita banyak pihak, sebenarnya ada jeda antara perkelahian itu dengan konflik luas yang baru menyusul beberapa hari atau bulan kemudian. Seakan terdapat penyebarluasan informasi dan pengorganisiran massa secara sistematis menjelang konflik yang bersifat komunal itu. Seiring dengan itu, kota Poso juga sedang dilanda gonjang-ganjing soal kursi kepemimpinan daerah, mulai jabatan bupati, wakil bupati, hingga sekretaris daerah. Selain itu juga isu korupsi dana KUT bermilyar-milyar yang melibatkan keluarga bekas Bupati Arif Patangana.

Di level bawah, populasi yang hampir seimbang antara Islam dan Kristen kian menampakkan segregasi yang tajam. Masyarakat Islam yang sebagian besar pendatang dari Bugis, Gorontalo dan Jawa banyak tinggal di wilayah perkotaan dan pesisir. Mereka dianggap mendominasi sector-sektor birokrasi sebagai pegawai negeri sipil dan guru. Mereka juga dinilai lebih mengendalikan sector perdagangan. Fenomena ini merupakan perkembangan baru setelah Indonesia merdeka atau bahkan era Orde Baru saat mulai banyak posisi yang tak dapat dipenuhi orang-orang local lantaran alasan rendahnya pendidikan.

Sementara masyarakat local yang kebanyakan beragama Kristen berangsur-angsur minggir ke daerah-daerah dataran tinggi atau pegunungan. Mereka lebih bergantung pada kondisi alam dengan bercocok tanam, atau banyak pula yang sekedar jadi buruh perkebunan kopi atau kelapa sawit. Rupanya gerak laju pembangunan di bidang pendidikan di era Orde Baru kurang menyentuh mereka yang di pedalaman. Fenomena ini kian membenamkan mereka dalam kondisi yang terpinggirkan dalam perebutan posisi-posisi strategis yang lebih dikuasai orang-orang kota.

Para aktivis HAM di sana lebih menilai konflik antar elit politik sebagai pemantik. Konflik komunal merupakan pengalihan isu bobroknya birokrasi local sekaligus permainan daya tawar dalam perebutan posisi politik. Lantas kenapa aparat keamanan tidak bisa mengendalikan? Mereka yakin memang ada pembiaran. Semisal, setelah terjadi letupan perkelahian kecil yang menimpa kelompok Kristen, aparat keamanan tidak segera membuat blokade untuk menghadang saling serang antar kedua kelompok dan menetralisir situasi. Orang-orang Kristen yang merasa terteror di kota Poso mulai lari ke Tentena, sebuah kota kecamatan sekitar satu jam dengan mobil dari kota Poso. Hingga mereka mengorganisir diri dan mengakibatkan situasi saling serang yang tak berkesudahan. Belum lagi masuknya kelompok-kelompok Islam cum kekerasan yang memang sengaja datang dari luar untuk berperang.

Kesadaran Baru

Kini warga kota Poso umumnya mulai menyadari bahwa apa yang mereka pertentangkan dulu sungguh tak jelas asal muasalnya. Dulu mereka terseret arus konflik karena mencuatnya emosi mendengar anggota keluarganya terluka atau terbunuh. Begitu seterusnya. Satu korban menarik solidaritas keluarga dan teman, hingga akhirnya hampir semua orang terlibat konflik, baik pada kelompok Islam maupun Kristen. Meski dengan hati yang perih kini mereka mulai meraba-raba apa dan siapa yang diuntungkan dari konflik ini.

Satu hal yang pasti pada Poso paska konflik adalah meledaknya jumlah aparat keamanan, terutama satuan Brimob Polri. Yayasan Tanah Merdeka, sebuah Ornop yang concern pada isu-isu kekerasan menilai aparat keamanan, elit politik local, dan investor merupakan kelompok yang paling diuntungkan oleh kondisi ini.

Menurut mereka, kondisi wilayah yang bisa dilabeli rawan konflik senantiasa akan memiliki ketergantungan tinggi pada otoritas aparat keamanan. Untuk konteks Poso, satuan Brimob yang paling dominan. Hampir tiap seratusan meter dan perbatasan desa terdapat posko Brimob. Seiring dengan kenyataan bahwa wilayah ini sangat kaya hasil tambang, perkebunan dan energi kian menjanjikan bagi mereka.

Elit politik atau pejabat daerah juga merupakan kelompok yang turut menikmati situasi paska konflik. Konon pada tahun anggaran 2002 pemerintah pusat mengalokasikan 58 milyar untuk rehabilitasi konflik. Hingga kini, hampir semua elemen masyarakat tak mengetahui penggunaan uang sebesar itu. Karena kenyataannya hingga kini masih ada sekurangnya 1000 KK pengungsi dari keluarga Kristen yang masih tinggal di barak kumuh nan memprihatinkan. Elit politik ini tak pandang latar belakang agama, baik Muslim atau Kristen sama saja. Menurut seorang pemuda Kristen yang banyak mengurus para pengungsi, meskipun kini Poso dipimpin oleh Bupati yang beragama Kristen, perhatiannya terhadap korban konflik juga tak menggembirakan.

Berbarengan dengan konflik yang diiringi mobilisasi aparat keamanan dalam jumlah besar, ternyata proses investasi tetap berjalan lancar. Namun investasi ini hanya pada sektor-sektor eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan minyak dan nikel atau perkebunan kelapa sawit oleh investor Jakarta. Dengan situasi konflik, informasi dan wacana public menjadi lemah yang tersumbat. Karena kondisi yang tegang, masyarakat tak ada waktu atau tak berani mengkritisi keputusan pejabat daerah terkait pengelolaan sumber daya alam.

Gambaran ini bukan berarti menuduh tiga kelompok ini yang memicu konflik. Konflik bisa muncul di tingkat akar rumput lantaran segregasi social dan ekonomi yang tajam. Agama jadi bumbu untuk memperluas solidaritas komunal. Tapi tentu ada pihak-pihak yang cukup cerdik membaca situasi ini sebagai kesempatan yang tak boleh dilewatkan untuk memperkaya diri. Dan apapun hasilnya, si miskin tetap miskin atau bahkan makin sengsara. Semoga hati mereka segera dingin dari bara konflik dan mulai membangun solidaritas b aru. Solidaritas antar si miskin, si lemah, yang selalu kalah biarpun dalam kemenangan semu.

[Majemuk---]

DPR Abaikan Korban dalam Kasus Lapindo

2008-02-26T00:15:00.001-08:00

Saya bersama teman-teman hari ini melakukan konferensi pers untuk mengecam keputusan yang tak jelas Rapat Pleno DPR-RI terkait masalah kejahatan korporasi Lapindo Brantas di Sidoarjo. Dalam waktu dekat, kelompok solidaritas ini akan segera diperluas dan mendesakkan kebijakan yang lebih pro-korban. Untuk itu, siapapun yang peduli dipersilahkan menggabungkan diri dalam solidaritas ini. Berikut press release-nya.
=========

Manipulasi DPR RI atas Kejahatan Korporasi Pada Semburan Lumpur Lapindo

Laporan Tim Pengawas dan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (P2LS) DPR yang menyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo merupakan bencana alam sungguh merupakan hal yang sulit diterima. Begitu pula sikap DPR dalam sidangnya 19 Februari lalu yang tidak jelas, apakah menerima atau menolak laporan tersebut, atau melanjutkannya ke interpelasi seperti banyak disitir media massa.

Semburan lumpur yang berlangsung sejak 29 mei 2007 itu hingga kini telah menggenangi kawasan lebih dari 600 ha—lebih dari yang tertuang dalam Perpres No. 14/2007. Aset produktif masyarakat, sarana prasarana sosial, kegiatan belajar-mengajar, tradisi serta sistem budaya masyarakat lainnya praktis lenyap, dan sekitar 45.000 jiwa atau 13.000 KK yang meliputi 8 desa dan kelurahan di kecamatan Porong dan Tanggulangin menjadi korban.

Dengan semburan lumpur yang tiap harinya rata-rata mencapai 150.000 M3 dan tidak adanya kepastian kapan semburan bisa dihentikan, bisa dipastikan akan banyak lagi warga yang akan menjadi korban. Ironisnya, tidak banyak (cukup) tindakan yang dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi, baik oleh Lapindo, pemerintah maupun DPR. Sehingga wajar jika warga yang belum terkena dampak menuntut agar wilayah mereka dimasukkan dalam peta terdampak lumpur. Sementara, kompensasi terhadap warga yang saat ini sudah menjadi korban pun jauh dari rasa keadilan yang diharapkan masyarakat.

Bukannya menekan Lapindo dan pemerintah agar menangani korban secara benar agar masalah bisa segera tertangani dan tidak menimbulkan korban yang lebih besar, DPR justru seolah melibatkan diri dalam “konspirasi membela korporasi” seperti sering terjadi dalam banyak kasus-kasus lain. Dengan menyatakan bahwa semburan Lumpur Lapindo merupakan bencana alam, maka TP2LS DPR seakan ingin agar negara—dan kita semua warga negara—menanggung kerugian dan seluruh biaya dari semburan. Padahal logika sederhana menyatakan bahwa semburan tidak mungkin terjadi jika tidak ada kegiatan eksplorasi. Atau, semburan semestinya tidak terjadi jika proses pengeboran sesuai standar, di mana dalam hal ini Medco Brantas selaku salah satu pemegang sahan di Lapindo Brantas Inc. pernah menyatakan—dan mengakui—dalam sebuah suratnya tentang adanya pengabaian prosedur dalam pengeboran di Lapindo Sidoarjo.

Keputusan yang diambil DPR RI ini bermasalah secara substantif pada beberapa hal. Pertama; adanya simplifikasi persoalan pada domain scientific dengan dalil ‘sok’ ilmiah yang sebenarnya juga masih kontroversi. Kedua; fungsi politis lembaga DPR RI untuk segera merespon situasi penanggulangan lumpur pada aspek kinerja penanganan dampak semburan lumpur justru menjadi lepas.

Keputusan itu juga menafikan, pertama, laporan BPK RI tanggal 29 Mei 2007 tentang Laporan Pemeriksaan Atas Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo yang merokemendasikan empat belas (14) hal, serta kedua, Departemen Pekerjaan Umum RI yang telah membuat peta kondisi geologi lingkungan sebagai rujukan pembuatan tata ruang wilayah kabupaten Sidoarjo dalam kategori zona leluasa, kurang leluasa, tidak leluasa dan zona tidak layak. Zona tidak layak ini mencakup radius 1,5 KM – 2 KM dari pusat semburan Lumpur Porong. Dari apa yang telah dilakukan oleh BPK dan departemen PU semestinya sudah bisa digambarkan apa, siapa, di mana dan bagaimana langkah awal yang harus ditempuh dalam menangani penanganan penggulangan Lumpur panas Lapindo dilakukan. Namun seolah semua hendak digugurkan begitu saja dengan laporan TP2LS.

Maka kami yang tergabung Solidaritas Kaum Muda untuk Korban Lapindo menyatakan:

Apa yang terjadi pada semburan Lumpur panas Sidoarjo merupakan kejahatan korporasi akibat kelalaian pengeboran Lapindo Brantas Inc. dan oleh karenanya Lapindo wajib bertanggungjawab atas bencana yang terjadi.
Mendorong perubahan peta terdampak yang mencakup peta geologi lingkungan (radius dari pusat semburan 1,5 Km – 2 Km) sebagai zona tidak layak pada Perpres no 14 tahun 2007 yang tentunya semakin mempermudah penanganan teknis penanggulangan semburan panas lapindo.
Menolak pembebanan anggaran public dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari semburan Lumpur panas lapindo.

Jakarta , 26 februari 2007

Solidaritas Kaum Muda untuk Korban Lapindo

Tertanda

1. Badrus Zaman, Kelompok Kerja Nahdliyin Sidoarjo Jawa Timur

2. Syafi’ Alielha, aktivis ’98 Jakarta

3. Usman Hamid, Kontras, Jakarta

4. Wisnu Agung, aktivis 90-an Yogyakarta

5. Isnu, JRK/Sanggar Ciliwung, Jakarta

6. Japrak HS, aktivis 80-an

7. Bona Sigalingging, aktivis ’98, Jakarta

8. Beka Ulung Hapsara, aktivis 98 Malang

9. Hendrik Siraik, aktivis 80-an, Jakarta

10. Adi Ruspriyanto, FPPI, Jakarta

11. M. Falikul Isbah, JPPA, Jakarta

12. Masinton Pasaribu, aktivis ’98, Repdem Jakarta

13. Rully Fauzan, aktivis 98, KIKIS, Jakarta

14. Daniel Lolo, aktivis 98, Yogyakarta

15. Suraji Sukamzawi, aktivis 98, Yogyakarta

16. Toto Sihsetyo Adi, aktivis 98, jakarta

17. Luci Veronita, aktivis 98, Jakarta

18. Beby hasibuan, aktivis 98, Jakarta

19. Ade Irawan, ICW, Jakarta

20. Martin Sinaga, FPPI, Jakarta

21. Andi Tahmid, FPPI, Jakarta

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Kosovo, Bukan Soal Islam VS Kristen

2008-02-24T22:05:00.001-08:00

Saya baru saja membaca postingan di sebuah milis. Berita yang dikutip cenderung menggiring opini untuk mendukung kemerdekaan Kosovo. Saya pikir isu Kosovo penting untuk kita perhatikan terkait perkembangan kekuatan ekonomi-politik di level internasional dan narasi wacana politik yang sedang coba dikembangkan kalangan Islamis di Indonesia. Berikut tanggapan saya.

=========

Cermati masalah Kosovo dg teliti. Kosovo emang eskalasi marginalisasi identitas Muslim yang dilakukan oleh mayoritas Kristen Serbia. Namun di belakang itu semua, dan menurut saya lebih determinan, adalah rencana proyek pipa gas Rusia yang akan melewati wilayah Kosovo-Serbia.

Amerika sebagai salah satu negara yang paling terancam dg kebaangkitan raksas ekonomi Rusia tentu menghalalkan segala cara untuk menggagalkan ancaman tersebut. Salah satu cara paling efisien adalah mendukung kemerdekaan kelompok Muslim. Dengan demikian jalur pipa yang telah direncanakan bisa gagal karena Rusia harus berurusan dg otoritas baru di wilayah Kosovo, yang sebelumnya dikuasai pemerintah Serbia, yang kebetulan pro-Rusia. Jadi, isu Kosovo bukan soal Islam vs Kristen. Tapi yang lebih mendasar adalah perang penguasaan distribusi energi minyak daan gas bumi ke seluruh kawasan Eropa yang yang melibatkan AS-sekutu Vs Rusia. Serbia dan Kosovo adalah jalur yang harus diperebutkan. Di sini saya melihat sikap DPP PKS yang langsung mendukung kemerdekaan Kosovo karena cover identitas Muslim mereka sebagai sikap politik yang rekasioner. Umat Islam di Indonesia atau tempat lain harus belajar dari kasus Afghanistan di era Perang Dingin atau pemunculan Kerajaan Saudi Arabia dg wahabinya di era awal ekspansi kolonisasi oleh Inggris guna menyingkirkan Turki Ustmani yang kemudian mempermudah perluasan kolonisasi ke seluruh wilayah Arab.

Jangan mengulangi sikap politik yang menguntungkan salah satu kekuatan yang diputaran politik berikutnya justru menggerus kita. Karena Afghanistan kita dimasukkan perangkap terorisme, bukan?

Menyingkap Sejarah Hindu-Jawa

2008-02-24T12:29:00.000-08:00

Oleh: M. Falikul Isbah

Judul Buku: Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara
Penulis: Prof. Dr. Slamet Muljana
Penerbit: LKiS, Yogyakarta
Cetakan: I, September 2005
Tebal: viii + 303 Hlm (indeks)

Kenyataan sejarah kadang-kadang terlalu pahit untuk ditelan dan terlalu pedas untuk dirasakan. Sejarah adalah kaca benggala yang memuat pelbagai fakta yang pernah terjadi pada masa silam. Segala hal yang telah tergores dalam kaca sejarah, tak kan lagi bisa terhapus. Orang yang tidak senang mungkin akan berusaha untuk menyelubunginya atau melupakannya, tetapi ia tidak akan mampu untuk melenyapkannya. Orang dapat membuat pelbagai macam tafsir, tapi fakta sejarah yang ditafsirkan tidak akan berubah.

Begitupun juga dengan sejarah keruntuhan Majapahit, yang diiringi bertumbuhnya negara-negara Islam di bumi Nusantara, menyimpan banyak sekali fakta sejarah yang menarik untuk diungkit kembali. Sebagai kerajaan tertua di tanah Jawa, Majapahit bukan saja menjadi romantisme sejarah dari puncak kemajuan peradaban Hindu-Jawa, tetapi juga menjadi bukti sejarah tentang pergulatan politik yang terjadi di tengah islamisasi pada masa peralihan menjelang dan sesudah keruntuhannya.

Buku karya Slamet Muljana, sejarawan dan juga filolog Universitas Indonesia ini, selain melacak asal-muasal keruntuhan Majapahit, juga mencurahkan perhatian pada peran orang-orang Cina (Tionghoa) dalam proses islamisasi di Nusantara. Temuan Muljana membantah sekaligus mengkritik tesis yang telah lazim diterima oleh banyak sejarawan yang menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah prototipe lain dari Islam yang berkembang di jazirah Arab.

Menurut Muljana, Islam yang ada di Nusantara, dan di Jawa khususnya, bukanlah Islam yang “murni” dari Arab, melainkan Islam hibrida yang memiliki banyak varian. Berbagai anasir juga turut menyertai perkembangannya.
Dalam buku ini, Muljana banyak menyitir dokumen-dokumen sejarah tak resmi, seperti Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda. Padahal keduanya dibuat pada zaman kerajaan Mataram abad ke-17 dan beberapa sejarawan sempat mempertanyakan keabsahan tulisan yang ada dalam Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda. Karena dalam kedua cerita itu, sejarah dijalin dengan dongeng sehingga sulit membedakan mana yang benar-benar fakta dan mana yang hanya fiksi. Lebih-lebih, kedua cerita itu tidak merujuk pada sumber sejarah yang dapat dipercaya, seperti prasasti dan karya sejarah tentang Majapahit dalam buku Pararaton dan Negarakertagama.

Buku yang terbagi dalam sembilan bagian ini tak hanya berpijak pada Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda, tapi juga pada sejumlah arsip ringkasan Preambule Prasaran, berita Tionghoa dari klenteng Talang, sumber berita Portugis, dan dari klenteng Sam Po Kong Semarang yang ditulis oleh Poortman dan dikutip Mangaraja Onggang (M.O) Parlindungan. Residen Poortman tahun 1928 ditugasi pemerintah kolonial untuk menyelidiki apakah Raden Fatah itu orang Cina atau bukan sebagai dasar rujukan awal.

Perkembangan peristiwa itu ternyata menjadi sejarah politisasi bahwa Cina dikaitkan dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 1926/1927. Maka, sang Residen itu menggeledah Kelenteng Sam Po Kong Semarang untuk mengangkut naskah berbahasa Tionghoa yang terdapat di sana, sebagian sudah berusia 400 sampai 500 tahun, sebanyak 3 cikar (pedati yang ditarik lembu). Arsip Poortman ini dikutip oleh M.O Palindungan yang juga menulis buku kontroversial, Tuanku Rao.

Berpijak pada sumber-sumber itulah, Muljana mengisahkan bahwa pada 1445, Raden Rahmad atau Sunan Ampel adalah pendatang asal Yunan yang bernama asli Bong Swi Hoo, cucu Bong Tak Keng, penguasa tertinggi Campa. Kemudian pada 1447, Sunan Ampel mengawini wanita keturunan Cina bernama Ni Gede Manila yang merupakan anak Gan Eng Cu (mantan Kapten Cina di Manila yang dipindahkan ke Tuban sejak tahun 1423). Dari perkawinan ini lahirlah Sunan Bonang yang juga berasal dari bahasa Cina, Bong Ang.

Putra Gan Eng Cu yang lain adalah Gan Si Cang yang menjadi Kapten Cina di Semarang. Tahun 1481 Gan Si Cang memimpin pembangunan Masjid Demak dengan tukang-tukang kayu dari galangan kapal Semarang. Muljana menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga yang masa mudanya bernama Raden Said itu tak lain dari Gan Si Cang. Sedangkan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, menurut Muljana, adalah Toh A Bo, putra dari Tung Ka Lo, alias Sultan Trenggana (halaman 105).

Tak hanya keempat sunan itu yang keturunan Cina. Dalam buku ini, Sunan Giri, yang murid Sunan Ampel, juga berasal dari Cina. Ini dikaitkan dengan ayah Sunan Giri yang bernama Sayid Ishak, yang tak lain adalah paman dari Sunan Ampel alias Bong Swi Hoo sendiri. Sementara itu, Sunan Kudus atau Jafar Sidik juga disinyalir keturunan Cina bernama Ja Tik Su.

Dalam kesimpulan buku ini setidaknya ada enam wali yang merupakan keturunan Cina. Namun, kelemahan Muljana, sebagaimana ditulis Asvi Warman Adam dalam pengantarnya, bahwa Muljana hanya mendasarkan kesimpulannya pada buku yang ditulis oleh M.O Parlindungan dan tidak memeriksa sendiri naskah-naskah yang berasal dari klenteng Sam Po Kong Semarang itu.

Terlepas dari beberapa kelemahan Muljana dalam mengambil kesimpulan bahwa enam Wali Songo tersebut mengalir darah Cina, penggunaan sumber-sumber dalam buku ini tak pelak menghasilkan sebuah pembacaan sejarah dari perspektif “lain”, yang berbeda dari pembacaan dominan yang terlalu mengandalkan literatur-literatur resmi. Keuntungan yang kita peroleh dari rekonstruksi dengan cara demikian amatlah banyak dan berharga. Kita bukan saja disuguhi versi sejarah yang “tak resmi”, tapi juga kisah, dongeng, dan fakta-fakta menarik lainnya yang luput dari perhatian banyak orang.

Sebelumnya, buku ini pernah diterbitkan penerbit Bhratara, Jakarta, pada 1968. Tapi lalu dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung pada 1971, karena mengungkap hal-hal yang kontroversial waktu itu tentang enam Wali Songo berasal dari Cina.

Memang, saat Orde Baru berkuasa, berbagai hal yang berbau Cina disingkirkan secara sistematis. Dengan idiologi pembangunanisme-nya Orde Baru memunculkan sentimen anti-Cina dalam banyak hal, termasuk dalam penulisan sejarah. Tapi pada era reformasi yang telah berusia ketujuh ini, ada baiknya pendapat Muljana dalam buku ini dikaji ulang dengan pikiran yang lebih tenang.

[Tempointeraktif---]

Disclosing Other Side of Island of Gods

2008-02-24T12:16:00.000-08:00

by M. Falikul Isbah

The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali
(Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik)
Geoffrey Robinson
LKiS, Yogyakarta, January 2006
xxxvi + 523 pp.

For many people, Bali is unique. There are many surface perceptions that may render BaliIndonesia; it is a tourist destination very popular among foreign tourists and is one of the places where migrants from other provinces try their luck. unique. Bali is the only Hindu province in

As a paradise isle, Bali is exotic and offers its beauty to all those who behold it in terms of its nature, its people and its culture, features that lure tourists to come. And for some Westerners, an image of this allure is associated with the fact that Balinese women usually keep their breasts exposed.

However, following the bombings in October 2002 and in October 2005, questions such as “What is happening to Bali? Why has Bali become a target?” have bothered us. These questions have naturally led to some kind of perplexity, especially when one considers Bali’s position in the national political constellation.

Is it true that the bombings in Bali were intended to disrupt political stability in the central government? If it is, the next question will be why the target had to be Bali. Doesn’t Bali, as a “cultural region”, mean that it is free from any political interests?

The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali, written by Geoffrey Robinson and succinctly translated into Bahasa Indonesia by Arif B. Prasetyo, is an endeavor to view Bali from another perspective. According to Robinson’s perspective, the image of Bali that the Balinese have and that can be found in Bali is only superficial. Robinson makes a serious indictment about the image of Bali as “apolitical”, and tinkers with the image of Bali as a “cultural region” that is fully immune from any political intervention.

Robinson traces this image through Balinese history, and notes that the long-standing image of Bali as distanced from any political hullabaloo is actually the product of colonial interest and is therefore devoid of neutrality. According to this view, this redefined image carries with it taboos and interests: Through investments in tourism, the state and local elite linked with the central government, as well as global agents, have fixed their interests. By introducing a discourse of Bali as harmonious, peaceful, stable and homogeneous, it would be easy, in general, to place Bali under control.

These images, for the Balinese that are represented by this book, have truly upset what is called the quality of being Balinese. Because of the image of Bali as paradise, for example, violence, conflicts and differences, which are natural occurrences in societal relationships, are considered taboos. The image of Bali as homogeneous is a rejection of the fact that Bali is not homogeneous in terms of the Balinese themselves, particularly with regard to their religious sects, and also in terms of the presence of migrants on this island. Meanwhile, the image of Bali as a stable place almost certainly denies the possibility of fresh interpretations of Balinese tradition and culture.

Robinson’s study shows that this type of creating an image about Bali was broadly accepted in the late 1920s, when Dutch colonial rule was at its apex — and when the restoration of Balinese “tradition” was a key characteristic of the strategy adopted by the conservative Dutch colonial rule with regard to indirect administration.

In the 1930s, the bureaucratic memoranda made by Dutch officials began to illustrate the Balinese as a people with a greater inclination toward art, culture, religion, dance, music, painting, carving, rites, festivals and so forth rather than toward political matters. The general assumption that was tacitly accepted in colonial circles — and among the community of foreign artists and anthropologists in Bali — was that “culture” and “politics” were equally exclusive and that “cultured” people could not at the same time be “political”.

This perception influenced colonial policies so strongly that these policies never touched upon violence or conflicts in Bali. In fact, The Dark Side of Paradise holds that Bali was previously known as a region where a lot of conflicts and practices of violence occurred. Massacres, wars between kingdoms and enmity were not alien to the Balinese in those days.

In pre-colonial times, for example, Bali saw itself as an arena where political rivalry and wars took place nearly continuously between its vassals and rulers. During the national revolution of 1945-1949, about 2,000 Balinese lost their lives and about a third of this number took sides with the Dutch.

Between 1950 and 1951, not long after independence, bloody fights and killings there claimed hundreds of lives. In the early 1960s, the antagonism between two major parties, the Indonesian Communist Party (PKI) and the Indonesian Nationalist Party (PNI), and the land reform conflict triggered bitter mass confrontation, arson, clashes and killings. This situation worsened in the mid-1960s when hundreds of thousands of people allegedly associated with the PKI were killed en masse without trial (p.4).

Besides this, rivalry among temples, caste issues and social inequality have also been flashpoints for political conflicts in Bali. Although Bali looks homogeneous in several respects, internal variables have also influenced the pattern of the island’s political conflicts.

What Robinson has done in this book has filled the gap left by earlier anthropological research on the political history of modern Bali, be they those by Margaret Mead (1980), Gregory Bateson (1970), Jane Belo (1970) or even Clifford Geertz (1980).

Robinson both illustrates and tries to explain the transformation in political, economic and social conflicts in Bali during the colonial era (1882-1942), during the Japanese occupation (1942-1945), through the national revolution (1945-1949) and in the post-independence years, culminating in the 1965-1966 massacre.

In addition, The Dark Side of Paradise also offers an expanded historiographical criticism toward academic as well as popular and official government discourses on the Balinese and politics.

Relying on solid and accurate data and supported by an admirable analysis, Robinson tries to demystify Bali, throw out its romanticism and, finally, restore to their legitimate place the conflicts and violence that occasionally served to characterize the political face of Bali throughout the 20th Century.

The Dark Side of Paradise does not offer merely geographical maps with specific coordinates. Rather, it is a timeline that moves in response to the various changes that have taken place in Bali and, at the same time, recognizes these changes. The study as presented in this book is crucial in viewing Bali critically and proportionally.

[The Jakarta Post---]

Kesalehan Sosial Kaum Pinggiran

2008-02-24T11:53:00.000-08:00

Oleh : M. Falikul Isbah

Sebuah bale joglo berdiri di tepi sungai Kalimalang, Jakarta Timur yang sedang meluap. Hujan tak kunjung berhenti dari pagi hingga siang itu. Tiba-tiba Guntur (6 tahun) berlari dan bergelayut manja ke pangkuan Doge Abdurrahman (23 tahun), salah seorang pendamping sekaligus pengasuhnya. Guntur adalah salah satu dari 60-an anak-anak bangsa yang karena berbagai kondisi harus tumbuh di jalanan. Di mana dan siapa orang tuanya barangkali tak banyak dipedulikan.

Komunitas Sanggar Anak Akar (SAA) telah delapan tahun lebih berusaha membantu membukakan hari esok bagi mereka di tengah gelombang ketidakmenentuan nasib dengan tanpa membatasi kebiasaan mereka untuk mengamen dan bermain. Duduk melingkar lesehan, berpakaian seadanya tanpa beralas kaki, dan bergerombol sesuai kelompok usia masing-masing. “Di sini kita bagi menjadi 3 kelompok sesuai usia dan tingkat kemampuan anak-anak; pemula, madya dan utama,” terang Doge.

Di Sanggar Akar anak-anak jalanan yang selama ini dipandang liar dan susah diatur belajar berdisiplin, bertanggungjawab dan bekerjasama dengan lingkungan sekitar. Setiap Senin sampai Kamis mulai pukul 09-12 dan 19-21 mereka mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan jurnalistik. Begitu masuk hari Juma’at hingga Minggu mereka giliran mengasah kemampuan seni dan kreatifitas. Maka tak heran kalau setiap sudut sanggar ini dipenuhi berbagai karya mereka sendiri, mulai foto, lukisan hingga patung.

Lantas bagaimana dengan penanaman nilai-nilai keagamaan bagi anak-anak yang masih belia ini? Pria kalem yang biasa dipanggil Kak Doge oleh adik-adik di Sanggar Akar ini menerangkan bahwa mereka sangat beragam dalam soal afiliasi keagamaan. Itupun ada yang taat beribadah dan ada yang tidak. Namun Sanggar tidak mau mencampuri sisi ritual yang sangat pribadi, melainkan lebih menekankan pada internalisasi nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam prkatik hidup sehari-hari. Suatu ketika pernah ada orang yang menawarkan diri untuk mengajar agama di Sanggar. Lantas Sanggar mengajak orang itu untuk melakukannya di Musholla yang tak jauh dari sana. Dengan harapan supaya sekaligus menjadi media sosialisasi anak-anak jalanan dengan warga setempat. Entah karena apa orang tersebut malah menolak.

Di sini Doge dan teman-temannya ingin menyatukan antara pemahaman dan praktik keagamaan dengan kehidupan sosial. Ini sangatlah penting mengingat kenyaatan bahwa mereka benar-benar diasingkan oleh masyarakat, maka upaya normalisasi sekat sosial itu menjadi mutlak diperlukan. Di sinilah semestinya agama mengambil peran. Semua agama menandaskan bahwa setiap orang dilahirkan dalam derajat yang sama, namun dalam praktik social kenapa ada pemisahan yang demikian kokoh. “Kita cuma ingin mengarahkan anak-anak jalanan dapat shaleh secara ritual sekaligus sosial,” ujar Doge.

Lebih jauh diceritakan, dulu seringkali kegiatan ini dituding sebagai misi kristenisasi karena Ibe Karyanto, sang pemangku sanggar atau biasa disebut rektor, berasal dari kalangan Katolik. Namun Wak Karyo tidak merasa perlu mengklarifikasi fitnah-fitnah seperti itu. Karena Sanggar tidak pernah mengarahkan anak-anak pada agama tertentu, namun tetap membiarkan mereka menganut agama yang telah mereka bawa sebelum masuk sanggar. “Di sini yang kita bangun pada diri anak-anak adalah mental kemandirian, kreatifitas, dan kepemimpinan sosial,” ujar pria yang drop out dari kelas 1 SMA ini.

Di sanggar yang dikelola dengan penuh kekeluargaan ini, toleransi dalam beragama merupakan nilai dasar yang harus ditambatkan pada hati setiap penghuninya. Salah satu ciri orang beragama adalah bisa bersahabat dengan orang yang berlainan agama. Kita harus menghormati dan menghargai apa pun pilihan orang terhadap suatu agama. Dengan begitu, kita akan selalu bisa bekerjasama.

Rupanya rasa kebersamaan dalam ikatan kemanusiaan mampu menjadi pondasi keharmonisan sosial. Pergaulan sosial berjalan di atas relnya sendiri, dan keberagamaan menyiramkan air kedamaian di atasnya. “Kesahalehan sosial dalam pergaulan sehari-hari mencerminkan bersih tidaknya hati kita,” tandasnya

[Majemuk---]

Agama Bahá’í: Menuju Kemajuan Bersama

2008-02-24T11:45:00.000-08:00

Oleh: M. Falikul Isbah

“Bergaullah dengan semua agama dalam persahabatan dan keselarasan, agar mereka dapat menghirup darimu keharuman Tuhan…Segala sesuatu berasal dari Allah, dan kepada-Nya lah semua akan kembali.” -- Bahá’u’lláh.

Nama Bahá’í sebagai agama atau komunitas umat mungkin tak seberapa dikenal di Indonesia. Namun ternyata kiprah mereka dalam kancah global cukup signifikan. Hal ini terbukti melalui peran mereka pada berbagai badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa atau berbagai kelompok kerja yang punya jangkauan hingga berbagai bangsa.

Masyarakat Bahá’í mengatur hubungan internasional melalui organisasi Masyarakat Internasional Bahá’í (Bahá’í International Community). Sejak tahun 1948, komunitas ini diakui sebagai suatu lembaga non-pemerintahan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa. Pada tahun 1970, mereka mendapatkan status resmi sebagai badan penasihat untuk ECOSOC (Badan PBB dalam bidang Sosial-Ekonomi) dan UNICEF (Badan PBB untuk Anak-anak).

Selain itu, perlahan tapi pasti, komunitas ini juga mulai menjalin kerjasama dengan WHO (Organisasi Kesehatan Sedunia) dan mempunyai hubungan dengan UNEP (Program Lingkungan Hidup PBB). Tugas-tugas Bahá’í International Community ini ditangani oleh beberapa kantor khusus dan perwakilan yang berlokasi di New York, Jenewa, Paris, Hongkong, dan London.

Beberapa isu yang menjadi konsentrasi komunitas ini di kancah pergaulan global adalah isu-isu perdamaian, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, konservasi lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, pendidikan keluarga, kaum muda dan anak-anak, pencegahan kriminalitas, dan peran agama dalam perkembangan masyarakat.

Tak hanya dengan badan-badan di lingkungan PBB, kelompok ini juga bahu membahu dengan banyak lembaga swadaya masyarakat internasional, antara lain menjadi anggota World Wide Fund for Nature’s Network on Conservation and Religion, Centre for Our Common Future, World Conference on Religion and Peace (WCRP), dan Advocates for African Food Security.

Keselarasan dan Toleransi demi Umat Manusia
Umat Bahá’í percaya bahwa tujuan utama agama adalah mewujudkan persatuan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Saling menghormati dan mencintai serta kerjasama di antara pemeluk agama yang berbeda akan membantu terwujudnya masyarakat yang damai. Karena itu, umat Bahá’í berperan aktif di berbagai usaha serta proyek-proyek yang memajukan persatuan agama serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap agama-agama lain. Umat Bahá’í menghormati keanekaragaman dalam melakukan ibadah keagamaan.

Kini agama Bahá’í dikenal karena kesatuan dan sifat universalnya. Secara geografis, menurut pengakuan mereka, Agama Bahá’í adalah agama kedua yang paling tersebar di dunia –berada di lebih dari 120.000 tempat di seluruh dunia –dan telah resmi diakui sebagai agama yang independen di lebih dari 235 negara dan wilayah teritorial. Masyarakat Bahá’í sedunia mencerminkan keanekaragaman ras manusia karena penganutnya meliputi hampir semua budaya, profesi, dan tingkat sosial-ekonomi.

Dibanding agama-agama lain yang populer kita kenal, agama Bahá’í bisa dibilang belum terlalu tua keberadaannya. Sejarah agama ini dimulai sejak Bahá’u’lláh (yang berarti Kemuliaan Tuhan. /Glory of God) mengumumkan misinya pada 1863. Menurut penganut agama ini, Bahá’u’lláh dipercaya sebagai Pesuruh Tuhan yang membawa misi menyatukan umat manusia serta mewujudkan keselarasan di antara agama-agama. Dalam perjalanan-Nya di sebagian besar wilayah kerajaan Turki, Bahá’u’lláh banyak menulis wahyu yang diterima-Nya dan menjelaskan secara luas tentang keesaan Tuhan, kesatuan agama serta kesatuan umat manusia.

Walaupun Bahá’u’lláh dijatuhi hukuman karena Ajaran agama-Nya, sebagaimana juga dialami para rasul dan nabi yang lain, Bahá’u’lláh terus mengumumkan bahwa umat manusia kini berada pada ambang pintu zaman baru, zaman kedewasaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekarang terbuka kemungkinan bagi setiap orang untuk melihat seluruh bumi dengan semua bangsanya yang beraneka ragam dengan satu perspektif. Bahá’u’lláh mengajarkan bahwa semua agama berasal dari Tuhan yang sama sehingga semua agama harus saling mengisi dan melengkapi.

Semua Rasul dan Nabi mengajarkan keesaan Tuhan dan mewujudkan cinta Tuhan dalam kalbu-kalbu para hamba-Nya. Mereka telah mendidik umat manusia secara berkesinambungan ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi dalam perkembangan jasmani dan rohani. Bahá’u’lláh bersabda bahwa kini saatnya telah tiba bagi setiap bangsa di dunia untuk menjadi anggota dari satu keluarga besar umat manusia. Selanjutnya Ia juga mengajarkan bahwa saatnya telah tiba untuk mewujudkan kesatuan umat manusia serta mendirikan suatu masyarakat sedunia.

Dalam surat wasiat-Nya, Bahá’u’lláh menunjuk putra sulung-Nya, Abdul Bahá, sebagai suri teladan agama Bahá’í, Penafsir sah atas Tulisan Suci-Nya, serta pemimpin agama Bahá’í setelah Bahá’u’lláh wafat. Bahá’u’lláh wafat pada 1892 di Bahjí yang kini diyakini sebagai Tanah suci.
Pada 1911-1913, Abdul Bahá melakukan perjalanan ke Mesir, Eropa dan Amerika. Dia mengumumkan misi Bahá’u’lláh mengenai perdamaian dan keadilan sosial kepada para jemaah semua agama, berbagai organisasi pendukung perdamaian, para pengajar di universitas-universitas, para wartawan, pejabat pemerintah, serta khalayak umum lainnya.

Abdul Bahá yang kemudian wafat pada 1921, dalam surat wasiatnya, menunjuk cucu tertuanya Shoghi Effendi Rabbani sebagai wali Agama Bahá’í dan penafsir ajaran agama ini. Hingga wafat pada 1957, Shoghi Effendi telah menerjemahkan banyak Tulisan Suci Bahá’u’lláh dan Abdul Bahá ke dalam bahasa Inggris serta menjelaskan makna dari Tulisan-tulisan Suci tersebut. Ia juga membantu mendirikan lembaga-lembaga masyarakat Bahá’í berdasarkan ajaran Bahá’í di seluruh dunia.

Abdul Bahá dan Shoghi Effendi dengan setia telah menuntun agama Bahá’í sesuai ajaran-ajaran Bahá’u’lláh, sehingga tidak ada sekte atau aliran dalam agama ini. Setelah wafatnya Shoghi Effendy masa kepemimpinan agama Bahai oleh individu berakhir, dan diganti dengan kepemimpinan kolektif yang dipilih secara demokratik dalam bentuk badan internasional yang terdiri dari sembilan orang. Badan internasional ini yang sekarang memimpin masyarakat Bahai sedunia dan dipilih setiap lima tahun.

Dalam pandangan para penganutnya, salah satu keunikan Wahyu Agama Bahá’í ialah masih tersimpannya dengan baik semua Tulisan-tulisan Suci dalam bentuk asli yang disahkan oleh Bahá’u’lláh sendiri, sehingga tidak ada keraguan atas otentisitasnya. Selain dituntun oleh Tulisan Suci Bahá’u’lláh, kehidupan masyarakat Bahá’í juga dibimbing melalui buku-buku dan surat-surat yang ditulis Abdul Bahá dan Shoghi Effendi. Buku-buku tersebut kini dapat dibaca dalam lebih dari 800 bahasa.

Dalam agama ini tidak dikenal istilah kependetaan atau otoritas keagamaan pada seorang pemimpin. Umat Bahá’í mengikuti kerangka administrasi yang ditetapkan oleh Bahá’u’lláh yang terdiri dari badan badan yang dipilih dengan bebas tanpa melalui pencalonan atau kampanye. Badan badan ini dikenal dengan sebutan Majelis Rohani yang terdapat pada tingkat lokal, nasional serta internasional. Lembaga pembimbing internasional Agama Bahá’í dikenal dengan nama Balai Keadilan Sedunia yang berkedudukan di Haifa, dekat tempat wafatnya Bahá’u’lláh. Badan badan itu bermusyawarah dan membuat rencana demi kesejahteraan, pendidikan rohani, dan perkembangan sosial umat Baha’i. Mereka juga terus berupaya meningkatkan kemajuan seluruh umat manusia.

Selain itu, untuk periode tertentu ditunjuk orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman untuk memberi semangat dan nasihat kepada badan-badan dan masyarakat Bahá’í. Para penasihat yang ditunjuk itu tidak mempunyai status ulama atau pendeta serta tidak mempunyai wewenang atas majelis-majelis, mereka hanya berfungsi sebagai penasihat.

Tentu saja perjalanan mereka tak selalu mulus. Beberapa kalangan menuduh Bahá’í sebagai sempalan dari kelompok tertentu ataupun agama tertentu. Namun melalui penjelasan sejarah serta fakta fakta dasar keagamaan, para penganut Bahá’í di Indonesia menegaskan bahwa agama yang mereka yakini adalah agama yang independen serta bersifat universal. Pesuruh Tuhan dari agama Baha’i adalah Bahá’u’lláh, yang mengumumkan bahwa tujuan agama-Nya adalah untuk mewujudkan transformasi rohani dalam kehidupan manusia dan memerbaharui lembaga-lembaga masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keesaan Tuhan, kesatuan agama, serta persatuan seluruh umat manusia.

Menurut mereka, ajaran-ajaran agama Bahá’í antara lain adalah keyakinan pada
keesaan Tuhan, kebebasan beragama, kesatuan dalam keragaman, serta menjalani kehidupan yang murni dan suci. Selain itu, agama ini juga mengajarkan peningkatan kehidupan spiritual, ekonomi, dan sosial budaya; menggunakan musyawarah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ; menunjukkan kesetiaan terhadap pemerintahan ; serta mewajibkan pendidikan bagi semua anak. Ajaran-ajaran tersebut ditujukan untuk kesatuan umat manusia demi terciptanya perdamaian dunia.

Umat Bahá’í di seluruh dunia berupaya mengamalkan ajaran-ajaran Bahá’u’lláh melalui pengabdian secara individu, keluarga serta masyarakat, dalam upaya mengabdi kepada masyarakat luas. Mereka selalu mempromosikan perdamaian dan secara aktif mendukung kebaikan di negara manapun mereka berada. Masyarakat Bahá’í telah diakui dan diberi penghargaan oleh berbagai pemerintahan di seluruh dunia atas upaya dan dedikasi mereka dalam membantu meningkatkan pendidikan, mendorong kemajuan kaum wanita, mengurangi kemiskinan, dan memperjuangkan perdamaian.[]

(Majemuk | September-Oktober 2007)

From Mayangan to the Wider World

2008-02-24T08:23:00.000-08:00

From Mayangan to the Wider World, sound bite yang sengaja saya ajukan untuk mengekspresikan semangat membuka kemungkinan-kemungkinan baru di aras global. Dari sebuah desa kecil -di mana saya dilahirkan- yang tak pernah dilirik dalam narasi apapun, tekad untuk menerjang masuk belantara global dimulai. Mayangan adalah tanda. Dan kemajuan teknologi internet membuka kemungkinan untuk itu. Selamat Datang...!